MIN 8 Tabalong - Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 8 Tabalong, Norhayani, S.Ag., M.M, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong yang membahas program beasiswa bagi siswa madrasah, Senin (09/02/26). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabalong dan menjadi forum penting dalam memperjuangkan pemerataan akses pendidikan bagi peserta didik madrasah.
RDP ini turut dihadiri oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Tabalong, Ka.Subbag Tata Usaha Kemenag Tabalong, perwakilan Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI), Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs), Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA), IGRA, serta Ketua PGRI Cabang Khusus Kemenag Kabupaten Tabalong. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi dan kepedulian bersama terhadap peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidikan madrasah.
Dalam forum tersebut disampaikan berbagai aspirasi dan kondisi riil madrasah di Kabupaten Tabalong, khususnya terkait kebutuhan dukungan beasiswa bagi siswa madrasah. Ditekankan bahwa madrasah memiliki peran strategis tidak hanya dalam pengembangan akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, akhlak mulia, dan nilai-nilai keagamaan peserta didik. Oleh karena itu, siswa madrasah diharapkan memperoleh kesempatan yang setara dalam kebijakan beasiswa daerah.
Ka.Subbag TU Kemenag Kabupaten Tabalong, H. Abd. Khairi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya RDP tersebut sebagai wujud kepedulian DPRD Kabupaten Tabalong terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan madrasah. Ia menegaskan bahwa program beasiswa sangat dibutuhkan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan baik dan berkelanjutan.
“Kami sangat mengapresiasi adanya rapat dengar pendapat ini. Beasiswa bagi siswa madrasah sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa madrasah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam pembinaan karakter dan nilai keagamaan. Oleh karena itu, kebijakan beasiswa daerah ke depan diharapkan dapat mengakomodir siswa madrasah secara adil dan proporsional, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara sekolah umum dan madrasah.
Sementara itu, perwakilan KKMI, KKMTs, dan KKMA secara bergantian memaparkan kondisi madrasah di lapangan, termasuk tantangan ekonomi yang dihadapi sebagian peserta didik. Mereka berharap program beasiswa daerah dapat menjangkau siswa madrasah secara lebih luas, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Ketua PGRI Kabupaten Tabalong juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan tanpa diskriminasi antara sekolah umum dan madrasah. Melalui RDP ini, diharapkan lahir kebijakan yang berpihak pada keadilan pendidikan dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tabalong. (Rep:Hilmi/Ft:Mukhlis).