Tanjung (MIN 7 Tabalong) – Menindaklanjuti disposisi surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong tanggal 2 Juli 2025 dan surat masuk dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong tanggal 1 Juli 2025 Nomor 931/KK.17.09.-2/PP.00.4/06/2025 tentang Permohonan Hibah Tanah MIN 7 Tabalong, Bidang Aset BPKAD melaksanakan survei lapangan pada Selasa (12/08/25).
Survei lapangan ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan data administrasi dan memastikan kondisi fisik lokasi yang diusulkan untuk hibah. Proses hibah tanah sendiri merupakan langkah strategis untuk memperkuat legalitas kepemilikan aset madrasah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pendidikan.
Tim dari Bidang Aset BPKAD yang diwakili oleh Nunci Kasuma menjelaskan bahwa survei ini menjadi bagian penting dari tahapan verifikasi sebelum diterbitkannya keputusan hibah. "Kami perlu memastikan semua dokumen pendukung telah lengkap dan kondisi lapangan sesuai dengan data yang diajukan," ungkapnya.
Kepala Madrasah MIN 7 Tabalong, Norhayani, S.Ag., M.M., menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Daerah melalui BPKAD. “Kami sangat bersyukur dan berharap proses hibah ini dapat berjalan lancar. Status tanah yang jelas akan sangat membantu pengembangan sarana dan prasarana madrasah di masa mendatang,” ungkapnya.
Selama survei berlangsung, pihak BPKAD juga melakukan pencatatan detail terkait batas tanah, kondisi sekitar, dan penggunaan lahan. Data yang diperoleh akan menjadi dasar pembuatan berita acara serta rekomendasi untuk proses hibah di tahap berikutnya.
Proses hibah tanah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi MIN 7 Tabalong. Dengan status tanah yang sah, madrasah akan lebih mudah mendapatkan dukungan pembangunan, baik dari pemerintah maupun pihak lainnya.
Kegiatan survei lapangan ini menunjukkan adanya sinergi positif antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan pihak madrasah. Dengan dukungan semua pihak, proses hibah tanah MIN 7 Tabalong diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut.