Tanjung (Kemenag Tabalong) - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, H. Sahidul Bakhri, membuka secara resmi kegiatan Rapat Kerja Kelompok Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (K3BMN) se-Kabupaten Tabalong, Selasa (15/07/25) yang digelar di Aula MTsN 4 Tabalong.
Kegiatan tersebut diikuti oleh operator keuangan dari seluruh satuan kerja, termasuk Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Dalam sambutannya, H. Sahidul Bakhri menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang prosedural, transparan, dan akuntabel, serta pengelolaan BMN yang tertib administrasi dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Seluruh transaksi keuangan, pengadaan, hingga pertanggungjawaban harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa saat ini pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Agama semakin disorot oleh publik dan lembaga pengawasan. Oleh karena itu, integritas para pengelola anggaran sangat menentukan citra lembaga.
Lebih jauh, rapat kerja ini juga menjadi momen strategis dalam menindaklanjuti hasil audit dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keuangan dan BMN di lingkungan Kemenag Tabalong.
"Catatan dari Itjen harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Mulai dari penataan dokumen SPJ hingga inventarisasi dan pencatatan BMN, semuanya harus diperbaiki dan disempurnakan. Tidak boleh ada kelalaian administrasi sekecil apapun," tegasnya.
H. Sahidul mengingatkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan merupakan bagian dari komitmen menuju birokrasi yang bersih dan melayani.
"Kita ingin menunjukkan bahwa Kemenag mampu menjadi lembaga yang profesional dan transparan. Mari kita mulai dari tertib administrasi dan penguatan sistem pengawasan internal," pungkasnya.
Selain penguatan SDM, Ka.Kankemenag mengharapkan momentum Rapat Kerja ini menjadi forum konsolidasi untuk menyamakan persepsi, menyelesaikan permasalahan teknis, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan dan pengelolaan aset negara. (Rep:Sry/Beny)