Tanjung (Kemenag Tabalong) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tabalong, H. Sahidul Bakhri, memimpin lngsung Rapat Koordinasi Penguatan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (16/04/25), di Ruang Meeting Kemenag Tabalong.
Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, yang menugaskan seluruh Kemenag Kabupaten/Kota untuk menerapkan ZI di wilayah kerja masing-masing secara menyeluruh dan konsisten.
Dalam arahannya, H. Sahidul Bakhri menyampaikan bahwa Zona Integritas adalah instrumen strategis dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan. Ia menekankan bahwa mandat dari Kakanwil Kemenag Kalsel menjadi tanggung jawab bersama untuk diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar formalitas.
"Instruksi Kakanwil adalah komitmen bersama yang harus kita jalankan. Seluruh satker Kemenag, termasuk kita di Tabalong, wajib memastikan bahwa prinsip integritas dan pelayanan prima menjadi budaya kerja sehari-hari. Ini bukan hanya tentang target administratif, tapi tentang mengubah cara kita bekerja dan melayani," tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan Zona Integritas tidak terlepas dari budaya kerja kolektif dan keterlibatan aktif seluruh ASN. Menurutnya, semua pegawai memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan penuh semangat pelayanan.
"Kita ingin membangun budaya kerja yang sehat, transparan, dan akuntabel. Masyarakat harus merasakan langsung dampaknya. Reformasi birokrasi bukan sekadar slogan, tapi harus menjadi aksi nyata setiap hari," tambahnya.
Rapat tersebut dihadiri para pejabat struktural dan fungsional serta ketua dan anggota Tim ZI. Dalam kesempatan itu, dilakukan penyempurnaan struktur Tim Kerja Zona Integritas tahun 2025 dan penyusunan Rencana Aksi yang menjadi acuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenag Tabalong.
Penyusunan Rencana Aksi ZI memuat langkah-langkah strategis, program, dan kegiatan yang harus dilakukan oleh unit kerja untuk membangun dan mengimplementasikan ZI. "Rencana aksi ini adalah peta jalan kita untuk itu harus jelas, terukur, dan realistis. Kita ingin semua bergerak dan berdampak," tandasnya. (Rep:Sry/Ft:Halim)